Secara umum, Obligasi memang dikelompokkan berdasarkan penerbitnya. Yang paling populer biasanya diterbitkan oleh pemerintah (negara) dan swasta. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut agar dapat memilih Obligasi yang sesuai dengan kebutuhan.

• Obligasi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat atau negara, memiliki hak untuk menerbitkan Obligasi. Penerbitan Obligasi oleh pemerintah tentu memiliki tujuan, yakni memberikan kesempatan bagi masyarakat maupun investor untuk memiliki Obligasi negara secara langsung. Selain itu, juga saja dapat menjadi suntikan dana bagi proyek atau program pemerintah. Sedangkan dalam pelaksanaannya, penerbitan Obligasi telah diatur dalam Undang-Undang, Permen (Peraturan Menteri), maupun PP (Peraturan Pemerintah).

Dengan adanya peraturan yang mengikat, keamanan dalam berinvestasi ‘Obligasi Pemerintah’ tidak perlu diragukan lagi. Bisa dikatakan, ini adalah investasi Obligasi paling aman dari risiko gagal bayar. Makanya, tidak mengherankan bila menjadi incaran pada investor. Tapi, perlu dicatat bahwa setiap jenis Obligasi ini biasanya hanya terbit setiap satu tahun sekali di Indonesia.

Jenis investasi Obligasi Pemerintah pun ada macam-macamnya, yaitu Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Negara Tabungan (ST), Saving Bond Ritel (SBR), dan Sukuk Ritel (SukRi).

• Obligasi Perusahaan atau Korporasi

Penerbit Obligasi yang tidak kalah menarik berikutnya adalah pihak korporasi atau perusahaan. Korporasi yang dimaksud tidak melingkupi perusahaan swasta saja, tapi BUMN pun memiliki kewenangan untuk menerbitkan Obligasi.

Tapi, namanya korporasi, pasti membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Maka dari itu, perusahaan yang menerbitkan Obligasi ini bermaksud untuk memperoleh pendanaan. Secara ketentuan, penjualannya lebih mudah dan bunganya lebih rendah.

Bedanya dengan pemerintah pusat, investasi Obligasi dari pihak korporasi cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi. Risiko yang paling ditakutkan para investor ketika berinvestasi ‘Obligasi Korporasi’, adalah ketidakmampuan perusahaan dalam membayar. Walau sebenarnya risiko ini jarang terjadi dan dapat dihindari jika investor berhasil mempertimbangkan pilihan investasi dengan tepat. Di sisi lain, risiko tersebut juga tergantung dari kondisi pasar, perusahaan penerbit, hingga situasi politik negara.

• Obligasi Pemerintah Daerah

Tidak hanya pemerintah pusat saja yang mampu menerbitkan Obligasi, pemerintah daerah juga berhak melakukan hal serupa. Meski begitu, penerbitan Obligasi dari pemerintah daerah tetap harus memenuhi persyaratan dari pusat.

Biasanya, Obligasi ini diterbitkan lantaran pemerintah daerah (pemda) butuh pendanaan untuk biaya program pembangunan. Melalui penerbitan Obligasilah, Pemda bisa memperoleh lebih banyak modal guna menyokong kebutuhan APBD yang terbatas.

• Obligasi Lembaga Supranasional

Besar kemungkinan, investasi jenis ini jarang diketahui masyarakat. Pasalnya, Obligasi yang diterbitkan oleh lembaga supranasional bukanlah jenis investasi yang mudah diperjualbelikan. Hal ini lantaran Obligasi tersebut hanya berasal dari lembaga tertentu seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF). Berbeda dengan sejumlah penerbit lain yang menjual Obligasi untuk mendapatkan pendanaan, justru lembaga ini membawa misi untuk membantu.

Misalnya, World Bank pernah menerbitkan Obligasi rupiah pada Agustus 2018 untuk pertama kalinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya guna mendukung pergerakan pasar modal di Indonesia. Melalui penerbitan Obligasi, Indonesia memiliki kesempatan agar dilirik investor internasional, disertai versifikasi pasar yang kualitas emitennya tinggi. Aktivitas ini juga sebagai bentuk pengembangan pasar Obligasi hijau domestik.

Namun, sebetulnya ini adalah hal yang wajar dilakukan, mengingat World Bank merupakan lembaga keuangan dunia yang sudah sepatutnya berperan untuk membantu berbagai negara berkembang dalam mengatasi masalah perekonomian.