Novarty

Kenapa, kenapa, kenapa. Kata itu yang terus berputar di kepala saya ketika melihat berita tentang seorang anak di NTT yang mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan pena. Andai bisa, ingin sekali memutarbalikkan waktu dan berteleportasi untuk mengajaknya membeli keperluan sekolah. Bukan karena saya merasa banyak uang atau sok kaya, tapi lebih kepada naluri seorang ibu. Yang mana ketika duka menyelimuti satu anak, seperti duka yang dialami anak sendiri. Jujur, saya tak kuat membendung air mata.

Mempertanyakan HAK PENDIDIKAN yang Diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945

Tapi, di waktu bersamaan, saya pun mempertanyakan, kenapa anak yang seharusnya memiliki hak atas pendidikan, mengalami hal menyedihkan yang malah disebabkan oleh pendidikan? Ketika program pemerintah terus menggalakkan pendidikan yang aman dan nyaman, nyatanya menjadi pemicu kenekatan. Kehilangan nyawa, yang tak bisa dikembalikan dengan apa pun. Siapa yang bertanggung jawab?

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1), dasar hukum tertinggi di negara ini, jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Diperjelas juga di website resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan Sekolah Dasar.

Lalu, apa yang terjadi? Pendidikan itu tidak kunjung rata menyentuh seluruh anak di negeri ini. Bukan kali pertama persoalan pendidikan di Indonesia bagian timur mencuat, tapi sudah sejak lama. Kemiskinan ekstrem yang menjadi permasalahan yang kerap dikaitkan, tentu tak bisa dijadikan alasan. Sudah jelas-jelas hak pendidikan itu bersifat menyeluruh, tanpa terkecuali. Betul, kan?

Kembalikan Pendidikan sebagai Prioritas Utama

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Saya menggarisbwahi pada bagian suasana belajar dan proses belajar. Ini yang saya ketahui dan alami selama menempuh pendidikan dari TK sampai S1, pendidikan pasti tak lepas dari proses belajar-mengajar. Tidak ada satupun instansi pendidikan yang tidak melaksanakannya. Justru ini yang menjadi inti. Sehingga pendidikan tanpa fasilitas yang memadai, tak akan mencapai tujuannya.

Apakah Indonesia tidak mampu memenuhi keterbutuhan fasilitas pendidikan itu? Rata mulai dari Sabang sampai Merauke, yang tidak terpusat di pulau-pulau tertentu saja.
Di mata saya, secara anggaran, Indonesia mampu.

Menyaksikan anggaran fantastis digelontorkan untuk berbagai kebijakan yang membuat rakyat bertanya-tanya, mulai dari megaproyek Koperasi Merak Putih, gentengisasi demi estetika, 17 Triliun untuk keanggotaan Board of Piece yang katanya bertujuan untuk perdamaian Palestina tapi tidak ada Palestina di antara anggotanya (malah Israel), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), rasanya sudah cukup menggambarkan betapa kayanya Indonesia.

Tahun ini, anggaran MBG meroket menjadi 335 Triliun! Anggaran pendidikan 2026 yang digadang-gadang terbesar sepanjang sejarah, terkesan menjadi kamuflase saja. Toh sekitar Rp223 Triliun dialihkan ke MBG. Itupun tak semuanya fokus pada pemenuhan gizi, contohnya untuk seragam SPPG-SPPI sudah menghabiskan Rp423 Milyar sendiri (sumber: Suara Merdeka).

Bayangkan bila dana sebanyak itu digunakan untuk membangun sekolah, penyediaan buku, dan fasilitas belajar-mengajar lainnya. Katakanlah 5 Milyar untuk membangun 1 sekolah. Dari anggaran seragam SPPG-SPPI saja, 84 sekolah baru sudah berdiri megah di tanah Papua atau NTT. Andai pemerintah tak menutup mata, sudah banyak kok media yang juga membahas alokasi ini dengan berbagai sudut pandang profesional.

Pertama, ini soal PRIORITAS.

Sejak awal sudah bikin heran, ketika pendidikan tak lagi masuk sebagai prioritas utama, malah turun menjadi prioritas pendukung. Seolah apa yang dikatakan Tan Malaka benar, "Mereka ingin kita patuh, bukan cerdas. Karena yang cerdas sulit diatur". Amit-amit semoga hanya sekedar cocokologi belaka, ya.

Soal Koperasi Merah Putih, gentengisasi, Board of Piece, biarlah mereka yang lebih berkompeten membahasnya. Walau dalam hati saya berharap pemerintah dapat memikirkannya dengan lebih matang. Kali ini saya akan menyoroti MBG karena lebih lekat dengan kehidupan saya sebagai ibu yang anak-anaknya juga bersekolah. Saya bukannya tidak setuju dengan adanya MBG. Masih banyak kebaikan di dalamnya, terutama bagi anak-anak yang memang memiliki keterbatasan soal akses makanan sehat. Tapi, yang saya sayangkan adalah kenapa memaksa melaksanakan MBG ketika fasilitas dasar pendidikan belum terpenuhi secara merata?

Analogi sederhanya begini. Saya memberikan tas mahal, bekal steik, hingga sepatu bermerek kepada anak saya, tapi sekolah yang akan ia tuju tidak memiliki fasilitas layak. Mejanya rusak, gurunya sering tidak datang karena akses yang sulit, saat hujan atapnya bocor, hingga ketiadaan buku-buku pelajaran. Apakah anak saya bisa pintar hanya dengan kemewahan yang saya beri? Tentu tidak. Sama seperti MBG, di sekolah diberi makan bergizi, tapi untuk belajar malah kesulitan. Pendidikan sesuai amanat UUD 45 itu jelas tidak terlaksana.

Kedua, MBG tampak seperti program terburu-buru, hanya sebagai pemenuhan janji kampanye.

Bukan rahasia lagi bahwa banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkoalisi dengan partai politik atau milik pejabat. Melansir dari IDN Times, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, malah secara blak-blakan mengakui kalau semua partai politik memiliki SPPG atau dapur yang mengelola MBG. Bahkan Polri dan TNI pun turut mengelola dapur MBG.

Selain itu, MBG nyatanya tak selalu diterima antusias oleh semua pelajar. Penyajiannya pun tak sedikit yang melenceng dari apa yang dikatakan makanan begizi, baik dari pemilihan jenis makanan maupun kualitasnya. Keracunan akibat MBG yang masih terjadi sampai sekarang, tak bisa melulu dinilai hanya dalam persenan angka. Ingat, setiap pelajar, setiap siswa adalah anak dari seorang ibu. Disuruh bersyukur saat mendapat makanan berbelatung, menganggap kasus keracunan wajar karena persentasenya kecil, sungguh tidak manusiawi. Saya tidak bisa menyembunyikan kemarahan saya atas pernyataan-pernyataan itu. Tidak bisa disalahkan bila ada sekolah yang akhirnya memilih menolak MBG atau orang tua yang mengkritik.

Melihat lebih panjang lagi, apakah pengelolaan sampah sisa MBG sudah masuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program? Atau tidak pernahkah ditelaah bahwa jutaan lapangan kerja yang dibanggakan berhasil diciptakan dari MBG itu, malah mengorbankan hal yang lebih besar?

MBG memang memiliki nilai positif demi tumbuh kembang anak bila diaplikasikan dengan benar. Namun, melihat kondisi saat ini, alangkah baiknya bila MBG dievaluasi secara menyeluruh agar tak mubazir anggaran dan tepat sasar. Lalu kembalikan dana yang seharusnya memang diprioritaskan untuk kebutuhan fasilitas sekolah dan belajar mengajar yang jauh lebih urgent.

Saran untuk Pemerintah

Saya memang bukan ahli gizi, keuangan, atau politik. Tapi, saya mengikuti kabar seputar dunia pendidikan karena tergabung dalam komunitas yang fokus di bidang ini serta memang memiliki ketertarikan di sini. Entah sampai di mana tulisan ini akan bergulir, setidaknya biarkan saya sebagai ibu menyampaikan beberapa saran kepada pemerintah demi pemenuhan hak pendidikan yang lebih merata ke depannya.

1. Jadikan Pendidikan sebagai Prioritas Utama Kembali

Kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh SDM-nya. Sia-sia menyorakkan dan memamerkan negara kita bergelimang potensi sumber daya alam, kalau tidak ada pengelolaan yang cerdas dari masyarakatnya. Bila pendidikan yang menjadi upaya terbaik untuk meningkatkan kualitas SDM tidak menjadi prioritas utama, apa tidak berbahaya? Bagi saya yang memiliki 2 anak, masa depan mereka adalah tujuan hidup saya saat ini. Ketika saya berusaha matian-matian menyekolahkan mereka demi pendidikan berkualitas, tapi ternyata negara tidak melakukan yang terbaik untuk menyokong pendidikan, pasti akan berpengaruh pada kualitas SDM ke depannya. Suatu negara tanpa SDM berkualitas, perlu dipertanyakan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Harapan kemajuan seakan hilang.

Maaf, Bapak/Ibu, saking khawatirnya saya, saya sudah membicarakan dan mempersilakan anak-anak untuk ke luar negeri saat dewasa nanti. Salahkah saya bila pesimis pada negara ini? Jangan salahkan kalau ada rakyat yang menganggap bahwa negara memang ingin warganya pintar agar bisa dikendalikan. Sedangkan sudah menjadi prioritas utama saja, masih banyak yang harus dikejar. Apalagi posisinya turun sebagai prioritas pendukung?

2. Penuhi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Dulu

Sebanyak itu anggaran negara, sebanyak itu anggaran untuk MBG, kenapa tidak didahulukan untuk fasilitas pendidikan? Setahun ini saya memikirkan, mencari referensi, tak kunjung menemukan logika tentang urutan prioritasnya. Bukankah sebaiknya ada dulu fasilitas pendidikan yang layak dan merata, baru menjalankan program MBG? Itu yang baru masuk di logika saya. Sekolah gratis 100% pun masih menjadi PR. Adakah sekolah gratis itu? Iuran ini dan itu, beli ini beli itu, nyatanya masih membenani banyak orang tua yang anaknya sekolah di instansi pendidikan yang justru sudah diklaim gratis.

Makanan bergizi tapi sekolah ala kadarnya atau orang tua masih kesulitan memenuhi biaya pendidikan anaknya, bahkan membeli buku dan pena saja kesulitan, apa pendidikan akan berjalan baik, bisa sukses? Bangun dulu sekolahnya, lengkapi fasilitas belajarnya, baru sediakan MBG. Karena anak ke sekolah bukan buat makan, tapi untuk belajar.

3. Bila MBG Harus Tetap Berjalan, Tolong Evaluasi dan Perbaiki

Oke, bila memang MBG tidak bisa dihentikan karena satu dan lain hal yang saya tidak tahu urusan urgensi apa yang mengharuskan ini tetap berjalan, ketika fasilitas pendidikan masih butuh perhatian ekstra, bijaknya lakukan evaluasi menyeluruh dan terjun dulu ke lapangan melihat apa kebutuhannya. Bukan hanya melihat keberhasilannya saja, kegagalan tetap harus diperbaiki. Memberi MBG ke semua pelajar, boros anggaran karena tak semua butuh. Makanya penting menyasar pelajar yang tepat, seperti di daerah 3T atau sekolah yang mayoritas peserta didiknya berasal dari keluarga kurang mampu.

Selanjutnya, jalankan apa yang banyak disarankan, termasuk oleh Mendikdasmen, yaitu dapur MBG berada di sekolah dan sekolah mengelola MBG secara mandiri. Pasti akan butuh waktu, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan ketat, namun ini jauh lebih efektif dan dapat menekan anggaran. Makanan pun dapat disajikan dalam kondisi baik karena tidak proses pengiriman. Petugas atau penjual kantin dan warga sekitar bisa diajak bekerja sama, sehingga tak ada ibu kantin yang mengalami penuruan pemasukan drastis. Terakhir yang saya tahu, BGN bilang, "Kalau sekolah mampu, silakan." Padahal kalau diinstruksikan dan diberi dana, pasti akan mampu. Kalau "yang di atas" sudah ketok palu, ada yang berani bilang tidak?

Saya berharap betul kejadian anak di NTT yang mengakhiri perjalanannya karena buku dan pena tak lagi terjadi. Cukup, sudah cukup. Jangan lagi pula terjadi fenomena: baru dievaluasi sana-sini setelah ada yang kehilangan nyawa dan viral. Karena tak ada yang lebih berharga bagi orang tua selain kehadiran anaknya. Coba bayangkan bila itu terjadi di anak kita. Kalau saya, mungkin sudah gila.

Sekali lagi, ini hanyalah keresahan seorang ibu yang berharap ada secercah harapan bagi anak-anak di masa depan. Yang bisa saya lakukan adalah menjalankan peran sebagai orang tua sebaik mungkin. Dan inilah salah satu peran itu, menyuarakan apa yang bisa disuarakan.

Referensi:

https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/artikel/detail/penuhi-hak-pendidikan-anak-melalui-pendidikan-inklusif

Intagram @suaramerdekacom, URL konten: https://www.instagram.com/p/DTnGPtcEhZd/

https://www.idntimes.com/news/indonesia/akui-semua-parpol-punya-dapur-mbg-bgn-asal-dikelola-dengan-benar

https://nasional.kompas.com/read/2025/10/23/17363991/soal-usulan-school-kitchen-waka-bgn-boleh-saja-kalau-sekolahnya-mampu