Novarty

Mengutip artikel Kompas tanggal 4 September 2026, keracunan MBG terus berulang dan sudah lebih dari 50.000 orang terdampak keracunan. Sedihnya, mereka-mereka yang tidak punya hati berkata, "Kalau sudah tau bau, kenapa dimakan?" Dulu juga pernah, pas siswa mengeluh ada belatung pada menu MBG, dibilang tidak bersyukur. Hei, mereka anak-anak yang dibesarkan dengan darah dan air mata oleh orang tuanya! Saya jengkel setengah mati mendengar itu semua.

Kalau teman-teman seorang ibu seperti saya, dengan 2 anak yang masih SD dan setiap hari diberikan MBG, kira-kira apa yang dipikirkan? Di mata saya, MBG bukan lagi makanan bergizi yang dibutuhkan anak-anak, melainkan sesuatu yang berisiko membuat mereka keracunan. Salahkah saya berpikiran seperti itu bila terus diperlihatkan berita kasus keracunan MBG?

Dulu, ketika program MBG masih jadi rencana, saya membayangkan makanan ini disajikan prasmanan di sekolah-sekolah seperti yang sering saya lihat di drama Korea. Dapurnya di sekolah, dimasak di sekolah, dan disantap juga di sekolah. Ternyata, pengaplikasiannya jauh dari itu. Makanan diproduksi di SPPG yang butuh waktu pengiriman ke sekolah, bahkan memasaknya sudah dimulai dari dini hari, baru dimakan anak-anak sekitar jam 9 atau 10 pagi. Malah anak saya yang sudah kelas 4, jadwal makan MBG-nya setelah salat zuhur.

Tidak perlu sensor pendeteksi basi, dari waktu memasak sampai dimakan saja sudah terbayang bagaimana kualitas makanannya. Ditambah lagi makanan ini sudah berjalan-jalan untuk proses pengantaran, kontaminasi pasti rentan terjadi. Nyatanya juga, tidak semua SPPG amanah, mencuci ompreng dengan air keruh, ditemukan bahan-bahan berjamur, dan yang jorok. Menutup SPPG bermasalah memang gampang, tapi kalau anak-anak sudah terlanjur keracunan gimana?

Saya menulis artikel ini karena sudah terlalu resah dengan program MBG yang terbukti "tidak matang". Korbannya bukan hanya 1 atau 2, melainkan sudah puluhan ribu. Dan MBG ini sama sekali TIDAK GRATIS, yang menurut saya sudah menjadi pembohongan publik sejak awal. MBG didanai dari pajak, dari keringat rakyat. Dibilang tidak bersyukur ketika dapat makanan berbelatung karena itu gratis, astaga sungguh keterlaluan. Jangankan makanannya, petugas BGN itu pun rakyat yang gaji. Maka dari itu, sebagai salah satu donatur, izinkan saya membahas MBG dari sudut pandang seorang ibu.

Apakah MBG Benar-benar untuk Anak?

Ketika anak-anak Kalimantan tetap disuruh sekolah saat karhutla, yang melihat video rekamannya saja sudah bikin sesak, alasannya demi MBG tetap jalan, semakin menguatkan kesimpulan saya bahwa MBG hadir bukan untuk anak, melainkan untuk orang-orang yang ada di balik pengelolaannya. Sekeras apa pun saya berusaha melihat dari berbagai sudut pandang, saya tetap tidak menemukan kebenaran logika di sini. Bukannya fokus pada kesehatan anak di tengah kabut asap, malah memikirkan MBG. Astaghfirullah.

Kembali lagi ke bulan Ramadan kemarin. Anak-anak mendapat MBG berupa kue kering, produk kemasan lain yang banyak dijual di warung Madura atau grosiran. Ada pula yang membawa buah kelapa utuh, lele mentah, dan rupa makanan out of the box lain yang entah di mana letak gizinya. Lele iya bergizi, tapi kalau dibagikan mentah, berjam-jam di suhu ruang, dibawa putar-putar pula untuk pengiriman, jelas kualitasnya sudah rusak. Kalau memang tidak bisa menjalankan MBG sementara, kenapa harus dipaksakan? Atau memang ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dari berjalannya MBG? Bisa saja, toh kemarin banyak pemilik SPPG yang demo karena khawatir tidak balik modal.

Jadi, pertanyaannya di sini, sebenarnya siapa sih yang butuh MBG? Anak-anak atau pihak tertentu?

Tapi kan di daerah 3T anak-anaknya butuh MBG dan senang dapat MBG. Ya, saya setuju. Tidak semua anak beruntung bisa menyantap makanan bergizi setiap hari. Saya sangat mengapresiasi bila pemerintah bisa mengevaluasi dan mematangkan program MBG ini agar lebih tepat sasaran, dengan syarat menjamin kualitas dan gizi dari setiap makanan yang didistribusikan. Saya yakin, sesusah apa pun keuangan keluarga, tidak ada satu pun ibu yang suka rela secara sadar memberikan makanan berbelatung, basi, atau beracun pada anak-anaknya.

Respon Pemerintah dan "Orang-orang MBG" Terkesan Meremehkan Masalah di Lapangan

Tidak usah menyebutkan siapa-siapanya, kita sudah cukup tahu dari berita-berita viral yang bertebaran di media sosial. Apa yang saya kutip di awal tadi, hanya dua dari banyaknya respon pemerintah atas masalah MBG. Presiden kita, Bapak Prabowo pun hanya memandang korban keracunan MBG sebagai persentase angka, bukan anak manusia. Bapak dan Ibu yang terhormat, kami para ibu ini, ketika melihat anak-anak demam saja, sudah sedih dan tak jarang bikin panik. Andai Bapak dan Ibu juga punya anak, seharusnya juga merasakan hal yang sama. Tapi, kenapa responnya anak-anak kami seolah bukan apa-apa?

Melihat anak-anak yang terbaring lemas di rumah sakit setelah menyantap MBG, padahal bukan anak kandung saya, sungguh sedih rasanya. Apalagi orang tua mereka?

Harusnya pemerintah cepat tanggap mencari solusi, harusnya pemerintah meminta maaf dan mengakui kesalahan, harusnya pemerintah menenangkan, bukan menyulut emosi. Tak terhitung respon yang semakin melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Mirisnya, ketika keracunan di Sidoarjo Kamis lalu korbannya mencapai 730 orang, di hari yang sama, Bapak Presiden kita memamerkan MBG dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia. Seolah itu sebuah program yang berhasil telak, padahal nyatanya?

Bukankah pemerintah yang baik adalah pemerintah yang berpihak pada rakyat? Ketika program pemerintah menimbulkan masalah dan korbannya adalah rakyat, lebih tepatnya anak-anak generasi penerus bangsa, masalahnya terus berulang pula, setidaknya perlihatkan dulu empati. Lakukan evaluasi, perbaiki. Kalau masih berulang juga, perlu dipertanyakan, apakah memang sudah dilakukan perbaikan atau cuma basa-basi saja?

Salah Urutan Prioritas

Berpikir cepat saja, ketika ingin mengerjakan sesuatu, pasti dimulai dari yang paling mendesak dulu kan? Misal, saya pasti mendaftarkan anak sekolah dulu, memastikan anak saya diterima dan bersekolah di sana, baru menyiapkan buku-bukunya, seragamnya, hingga bekalnya. Kalau tidak sekolah, untuk apa saya menyiapkan bekal?

Bagi saya, konsep sederhana kehadiran MBG seperti itu. Saya pernah mewawancara dua aktivis di daerah 3T, yaitu di Pegunungan Molomamua dan Pulau Mansinam, nanti teman-teman bisa searching lokasinya di mana, di sana, sekolah masih menjadi kemewahan yang sulit diakses. Beberapa waktu lalu juga ada anak yang bunuh diri hanya karena tak sanggup membeli alat tulis. Apakah MBG bisa dinikmati ketika fasilitas pendidikan belum merata? Jelas bukan MBG yang paling dibutuhkan.

Mari bahas sisi sebaliknya. Di perkotaan, fasilitas pendidikan jauh lebih baik. Sekolah negeri lengkap, sekolah swasta banyak. MBG dengan segala masalahnya, beberapa kali pernah ditolak oleh sekolah karena merasa tidak butuh. MBG yang terbuang karena anak tidak mau memakannya dengan alasan tidak suka, bukan lagi menjadi hal asing. Apakah MBG perlu diberikan kepada sekolah-sekolah yang bahkan siswanya jelas-jelas tidak butuh?

Ketika Koperasi Desa Merah-Putih bisa dibangun begitu cepat di mana-mana, bahkan di pegunungan, di tengah area tambak, menghadap area pekuburan, di tepi tebing, atau titik lokasi viral lain yang bikin takjub, kenapa sekolah tidak bisa? Mungkin ada sekolah baru yang dibangun atau direvitalisasi, tapi nyatanya masih banyak daerah yang kesulitan mengaskses sekolah. Harusnya fasilitas pendidikannya dulu yang dibangun, dibenahi, dan diperbaiki, bukan fokus ke MBG yang justru anggarannya hanya sekian persen yang jadi "makanan". Sebagian besar habis untuk proses ini-itunya.

Bukankah sudah jelas urutan urgensi atau prioritasnya? Pastikan dulu bangunan sekolah, fasilitas sekolahnya, serta sarana dan prasarana pendidikannya merata dan baik, baru dijalankan MBG. Kalau MBG ternyata tidak dibutuhkan oleh sekolah atau daerah tertentu, ya, jangan dijalankan di sana. Untuk apa? Lebih baik fokus ke sekolah yang membutuhkan saja. Tepat sasaran dan tidak mubazir.

Sampah Makanan Jadi Masalah Baru

Melansir dari Tempo, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Novrizal Tahar mengatakan jika program MBG dijalankan secara nasional, jumlah penerima manfaat dapat mencapai 24 juta siswa SD menurut Kemendikbud pada tahun 2023/2024. Dengan asumsi setiap siswa menghasilkan sampah makanan sebesar 50-100 gram per hari, Kemenko Bidang Pangan menyatakan potensi timbulan dapat mencapai 2.400 ton/hari atau 624 ribu ton/tahun yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 200.760 ton CO2eq.

Itu baru SD, belum lagi SMP dan SMA, lanjut lagi ibu hamil dan balita. Kalau kualitasnya diragukan, rasanya tidak sesuai dengan selera siswa, sudah pasti banyak makanan akan terbuang. Bukan sekali atau dua kali saya mendengar guru yang cerita kalau sisa makanan MBG di sekolah bisa berkarung-karung plastik setiap hari. Mending bila ada yang mengambilnya untuk makanan ternak atau diolah menjadi hal lain yang lebih bermanfaat. Kalau tidak, ujungnya kembali ke gas metana yang semakin memperparah pemanasan global.

Sudahlah mubazir dana, mubazir tenaga, merusak lingkungan pula. Saya yang bersusah payah di rumah mengurangi sampah makanan, memastikan membeli bahan masak secukupnya dan tidak membuang seenaknya, melihat kenyataan bahwa MBG menghasilkan sampah ribuan ton setiap hari, tentu ada hasrat ingin protes. Memberi pembekalan kepada pengelola MBG untuk bijak mengurus sampah, menurut saya bukan solusi terbaik bila nyatanya MBG terus aktif menghasilkan banyak sampah.

Sebenarnya, secara pribadi saya tidak menyalahkan program MBG sepenuhnya. Saya hanya kecewa pada proses implementasinya yang terbukti terburu-buru dan menimbulkan berbagai masalah yang mengorbankan keselamatan anak-anak.

Saya juga kecewa ketika pemerintah tetap saja menyepelekan setiap keluhan masyarakat yang terkena dampak langsung dari program ini, terutama soal keracunan. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam daripada menyakiti. Saat mendengar, "Kalau sudah tau bau, kenapa dimakan?" kemarin, saya langsung melarang anak saya makan MBG di sekolahnya kecuali buah. Bukan berarti MBG di sekolah mereka pernah basi atau bermasalah, selama ini alhamdulillah masih aman dan SPPG-nya amanah. Tapi celoteh itu seolah menganggapnya lelocon. Salahkah bila sebagai ibu saya geram?

Sekarang yang saya usahakan hanya menghindar. Sebisa mungkin anak saya jauh dari permasalahan MBG. Simpel, tidak usah makan MBG.

Saya berharap pemerintah bisa mengevaluasi program-programnya secara menyeluruh dan Indonesia segera membaik. Saya bersuara karena saya merasa memang ada yang salah, ada yang tidak beres. Salah satu ketidakberesan yang berdampak langsung pada peran saya sebagai ibu, sudah saya tuliskan di artikel ini. Malah ini belum membahas soal harga bahan-bahan masak yang juga terpengaruh oleh MBG.

Menurut teman-teman yang juga sesama ibu, apa pendapatnya tentang MBG?

Referensi

https://www.kompas.id/artikel/keracunan-makanan-mbg-terus-berulang-lebih-dari-50000-orang-terdampak-keracunan

https://news.detik.com/berita/d-8648383/bertambah-korban-keracunan-mbg-di-sidoarjo-jadi-730-orang

https://www.tempo.co/lingkungan/potensi-sampah-makanan-program-makan-bergizi-gratis-624-ribu-ton-per-tahun-1194306